Arahan Strategis

Pengkajian ulang kemampuan dan posisi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kesiapan dan kesanggupan Universitas Indonesia dalam mengelola institusi pendidikan dengan bentuk badan hukum sempat dipertanyakan ketika dimohonkan Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Pemohon saat itu beranggapan, bahwa sistem yang terdapat pada UI tidak bisa mengakomodasi segala keperluan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud UU tersebut. Dalil berikutnya ialah bahwa apabila UI tidak siap secara sistem, maka pihak lain dapat menjadi korban atas berlakunya bentuk badan hukum. Dalam hal ini, pemohon beranggapan bahwa mahasiswa adalah pihak yang potensial dirugikan atas ketidaksiapan sistem tersebut, utamanya ketika mengenai biaya pendidikan. Oleh karenanya, evaluasi mengenai sistem badan hukum yang telah diberlakukan wajib dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pencabutan UU Dikti wajib dijadikan acuan evaluasi dan monitoring kinerja UI.


Transparansi Laporan Keuangan UI berdasarkan prinsip Good Governance dan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Hal penting yang perlu diperhatikan ialah UI merupakan badan publik yang menyelenggarakan fungsi negara serta mendapatkan sebagian dana dari APBN. Berdasarkan hal tersebut dan diatur pula oleh UU 14/2008, bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi mengenai laporan keuangan pun merupakan salah satu jenis informasi publik yang diatur dalam UU tersebut. Realisasinya, UI tidak secara berkala mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Akibatnya dapat menimbulkan indikasi negatif. Dengan demikian, advokasi untuk transparansi adalah hal yang wajib dilakukan demi menjamin UI melaksanakan prinsip good university governance.


Optimalisasi pemasukan UI dari pendanaan non-biaya pendidikan dan mengurangi pembiayaan dari mahasiswa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Sebagaimana amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Dikti, pemerintah wajib menjadi penyelenggara utama dalam pendidikan tinggi. Dengan demikian, proporsi pendanaan yang diberikan pemerintah wajib berimbang dengan porsi pendanaan lain yang diatur oleh UU, yakni dari biaya pendidikan dan non biaya pendidikan. Namun pada kenyataannya, porsi pemasukan dari pemerintah, biaya pendidikan, dan non biaya pendidikan selalu timpang. Demi menjamin keberlangsungan dan luasnya akses pendidikan tinggi di UI, porsi pendanaan dari biaya pendidikan wajib ditekan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemasukan dari non biaya pendidikan yang mengindikasikan kurangnya peran UI dalam mengoptimalisasi potensi ventura yang dimiliki. Dengan status PTN BH, sudah selayaknya UI bergerak otonom untuk mencari sumber pemasukan selain dari mahasiswa.


Optimalisasi pengelolaan dana khusus UI dan pelibatan alumni dalam proses penyelenggaraan pendidikan UI

Menurut Anggaran Rumah Tangga (ART) UI, dana khusus UI terbagi menjadi empat bagian, yakni dana abadi, dana cadangan, dana cadangan aset tetap, dan dana beasiswa. Keempat jenis dana tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. Sumber dana yang dikelola dalam bentuk dana khusus dapat berasal dari sisa dana anggaran universitas serta bantuan yang khusus diberikan ke dalam dana khusus tersebut. Dalam pengelolaan dana khusus, Rektor berwenang membentuk unit kerja yang fokus bekerja mengelola dana tersebut. Saya berpendapat bahwa alumni ialah objek paling realistis sebagai pemberi bantuan terhadap dana khusus tersebut. Namun, kini UI belum berhasil menarik minat alumni untuk berinvestasi pada pendidikan UI. Dalam hal ini, MWA berwenang menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dana khusus, dan MWA UI UM wajib mengawasi agar serta merta berjalan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya unit kerja dana khusus tersebut.

0