Implementasi Kebijakan BOPTN dan UKT : Implikasinya Terhadap Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Negeri Lainnya

Implementasi Kebijakan BOPTN dan UKT : Implikasinya Terhadap Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Negeri Lainnya

630274_13899436

Oleh : [1]Alldo Fellix Januardy

[1] Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia – Unsur Mahasiswa Periode 2013 

Tahun 2013 adalah tahun penuh dinamika untuk Universitas Indonesia (UI). Kekisruhan status hukum UI, lamanya proses pengesahan Statuta UI, juga pemilihan Rektor UI yang tertunda melengkapi dinamika UI yang saat ini sedang berada di dalam masa transisi. Di tengah dinamika tersebut, terdapat berita lain terkait penerimaan mahasiswa baru 2013, yaitu Uang Pangkal UI untuk program S-1 Reguler dibebaskan karena UI mendapatkan dana dari DIPA BOPTN. Pembebasan UP untuk UI ini juga menimbulkan kekhawatiran. Apakah UP yang gratis akan mengakibatkan kenaikan biaya kuliah?

Di tengah dinamika masa transisi UI, ramai juga dibicarakan di kampus lain, seperti UGM dan Unpad terkait pemberlakuan UKT dan sikap penolakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masing-masing Universitas. Dinamika penolakan terhadap kebijakan UKT yang merupakan implementasi dari UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinilai mengakibatkan biaya kuliah semakin mahal. Benarkah demikian?

Mari kita kembali pada pertanyaan mendasar: apa itu ‘BOPTN’ dan ‘UKT’? Apa akibat dari kedua kebijakan tersebut untuk PTN, khususnya UI? Tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran komprehensif terkait implementasi dua kebijakan yang saat ini ramai diperdebatkan di berbagai Perguruan Tinggi Negeri juga implikasinya terhadap Universitas Indonesia.

Apa Itu BOPTN?

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, alokasi BOPTN diatur dalam:

Pasal 2 Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 mengatur bahwa BOPTN  dipergunakan untuk:

  1. a.       pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. b.       biaya pemeliharaan pengadaaan;
  3. c.       penambahan bahan praktikum/kuliah;
  4. d.       bahan pustaka;
  5. e.       penjaminan mutu;
  6. f.         pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
  7. g.       pembiayaan langganan daya dan jasa;
  8. h.       pelaksanaan kegiatan penunjang;
  9. i.         pengembangan  teknologi informasi dan  komunikasi (TIK) dalam pembelajaran;
  10. j.         honor dosen non pegawai negeri sipil;
  11. k.       pengadaan dosen tamu; dan/atau
  12. l.         kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra perguruan tinggi masing-masing.

Dan pasal 3 Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 mengatur bahwa BOPTN tidak boleh dipergunakan untuk :

  1. a.       belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan);
  2. b.       tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil;
  3. c.       tambahan insentif dan honor untuk tenaga administrasi; dan
  4. d.       kebutuhan operasional untuk manajemen.

Alokasi BOPTN tersebut diberikan kepada 92 Universitas Negeri di seluruh Indonesia[1] yang penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing universitas dengan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah BOPTN yang diterima oleh 92 Universitas tersebut berbeda-beda mempertimbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per mahasiswa, proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswanya, akreditasi program studi, PNBP pihak ketiga dari riset, pengembangan, dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 15 / Kep / 2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Untuk Penelitian tercantum bahwa BOPTN wajib dialokasikan paling sedikit 30% untuk kegiatan penelitian perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

BOPTN ditargetkan cair pada bulan Februari lalu. Namun, dikarenakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kementerian yang dibekukan sementara pencairan anggarannya oleh Kementerian Keuangan, maka pencairan BOPTN menunggu batas akhir pencairan APBN, yaitu pada bulan April 2013. Pencairan ini diperkirakan tidak mengganggu kinerja anggaran Universitas Indonesia karena akan cair terlebih dahulu sebelum penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2013.

Perlu diketahui bahwa terbitnya Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 bersamaan dengan Surat Edaran Dirjen Dikti No 305 / E / T / 2012 yang mengamanatkan kepada 92 Universitas penerima DIPA BOPTN untuk tidak menaikkan tarif kuliah / SPP. Demikian tabel draft alokasi BOPTN Universitas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

Tabel 1.1 Draft Alokasi BOPTN Universitas Tahun 2013[2]

tabel1.1draftalokasiboptnuniversitas

Apa Itu UKT?

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT)? UKT merupakan langkah awal pelaksanaan pasal 88 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan pemerintah kelak harus dapat mengimplementasikan standar tertentu besaran SPP sesuai dengan wilayah sebuah PTN berada. Sebelum melaksanakan standardisasi sistem tersebut, pemerintah terlebih dahulu menerbitkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 488 E / T / 2012 dan Surat Edaran Dirjen DIkti Nomor 97 E / KU / 2013 yang keduanya mengatur tentang pelaksanaan sistem Uang Kuliah Tunggal untuk PTN sekaligus menghapus pembayaran Uang Pangkal bagi mahasiswa baru tahun akademik 2013 / 2014. Penerapan UKT ditujukan untuk akuntabilitas pembayaran SPP agar semua pengeluaran dapat diakomodir di awal masa pembayaran setiap periode akademik.

Penulis akan mencoba memberi gambaran bagaimana pelaksanaan UKT di Universitas. Misalnya, Universitas X dengan Uang Pangkal sebesar 4 juta Rupiah, besaran SPP 1 juta Rupiah per semester, kemudian selama masa studi dipungut Biaya Laboratorium, Biaya Praktikum, Uang Fotokopi Materi Perkuliahan, dan sebagainya yang jika ditambahkan sejumlah total 500 ribu Rupiah per semester dan bersifat tentatif (Red: suatu waktu dapat melampaui harga tersebut atau dibawah harga tersebut tergantung jumlah SKS yang diambil atau mata kuliah praktek tertentu). Maka total biaya yang dikeluarkan jika seorang mahasiswa lulus 8 semester adalah: Rp 4.000.000,- (UP) + [8 x Rp 1.000.000,-] (SPP 8 Semester) + [8 x Rp 500.000,-] (Biaya Lain-lain 8 Semester) = Rp 16.000.000,-. Untuk mencegah pungutan yang berkali-kali dan sulit dilakukan pengawasan terhadap pembayaran tersebut, maka melalui kebijakan UKT pemerintah membagi seluruh beban kuliah normal selama 8 semester menjadi SPP per semester yang harus dibayarkan mahasiswa. Jika total mahasiswa Universitas X hingga lulus harus membayar Rp 1.000.000,- per semester, maka dengan sistem UKT ia dibebaskan Uang Pangkal-nya, namun harus membayar Rp 2.000.000,- per semester. Angka Rp 2.000.000,- per semester didapatkan dari total biaya yang dikeluarkan selama seorang mahasiswa berkuliah di Universitas X (Rp 16.000.000,-) dibagi 8 semester sehingga menghasilkan angka Rp 2.000.000,-.

Perlu digarisbawahi bahwa prinsip UKT bukanlah penyamarataan tarif / implementasi sistem pembayaran flat, namun pada titik akuntabilitasnya, yaitu satu kali pungutan per semester agar mudah terukur besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon peserta didik dan mudah dipertanggungjawabkan oleh institusi penyelenggara pendidikan.

Implementasi Kebijakan BOPTN dan UKT dalam Konteks UI

Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu Universitas penerima BOPTN terbesar.[3] Di dalam penganggaran BOPTN, UI mengalokasikan dana tersebut terutama untuk pembebasan Uang Pangkal, kemudian dana riset sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 15 / Kep / 2013. Dengan pilihan alokasi oleh UI, maka Uang Pangkal tidak akan mempengaruhi pola pembayaran sistem UKT sebagai faktor pertambahan nilai pada besaran SPP yang dibayarkan mahasiswa per semester. Uang Pangkal mahasiswa baru tahun akademik 2013 program S-1 Reguler Universitas Indonesia bebas dari pungutan apapun. Universitas Indonesia juga telah mengadakan pengumpulan proposal dalam bentuk Hibah Riset, Action Research, dan Riset Berbasis Kolaborasi yang telah meloloskan 221 dari 315 pengusul proposal untuk masuk ke tahap seleksi substantif pada 26 Maret lalu.[4]

Pertanyaan berikut, apakah UI sudah menerapakan prinsip UKT? Jawabannya, sudah. UI sudah menerapkan prinsip UKT sejak tahun 2008 yang terwujud dalam sistem pembayaran BOP – Berkeadilan. Kembali pada pembahasan sebelumnya di atas, prinsip UKT bukanlah penyamarataan tarif, tapi pada akuntabilitas dan satu kali pungutan pada awal periode akademik. Dengan sistem BOP – B, mahasiswa UI hanya membayar biaya semester pada awal periode akademik sekaligus Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) sebesar 100 ribu Rupiah yang dibarengi dengan pembayaran BOP, kemudian tidak lagi dipungut ‘Biaya Lain-Lain’. Dengan demikian, UI adalah Universitas yang tidak terpengaruh kebijakan UKT karena telah terlebih dahulu mengimplementasikannya sejak tahun 2008 melalui sistem pembayaran BOP – B.

Kombinasi dua kebijakan ini menguntungkan apabila – hanya – dilihat dari konteks Universitas Indonesia pada tahun akademik 2013. Namun, untuk UI, ada beberapa hal yang tetap harus dikawal di dalam proses implementasi kebijakan BOPTN untuk pembebasan uang pangkal, yaitu :

  1. Memastikan Universitas Indonesia tidak menaikkan tarif maksimal BOP-B S1 Reguler sesuai dengan amanat Surat Edaran Dirjen Dikti No 305 / E / T / 2012;
  2. Memastikan pencairan DIPA BOPTN tepat waktu agar tidak mengganggu kinerja anggaran Universitas Indonesia dan pencairan dana kegiatan unit / fakultas / kegiatan kemahasiswaan;
  3. Memastikan rata-rata biaya BOP-B S1 Reguler UI dalam kisaran yang sama dgn tahun lalu (3,3 juta Rupiah berdasarkan kajian Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UI 2012) atau mengalami penurunan, sebagai tanda meluasnya aksesibilitas Universitas Indonesia bagi masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu.

Semakin Mahal?

Perlu diingat bahwa ada beberapa BEM Universitas yang menolak implementasi kebijakan UKT di kampusnya. Sehingga, perlu digarisbawahi bahwa implementasi kombinasi kebijakan BOPTN dan UKT bukan tak memiliki kelemahan. Jika dalam pembahasan diatas dibahas terkait biaya lain-lain per semester yang sifatnya sangat fluktuatif, belum lagi, jika ternyata PTN tertentu menerapkan sistem subsidi silang pada uang pangkalnya saja, atau pada SPP-nya saja, maka dapat mengakibatkan total persebaran UKT menjadi lebih mahal jika dirata-rata untuk satu kali pungutan per periode akademik / per semester.

Kenaikan SPP per semester juga dapat terjadi secara drastis dan akan memberatkan kemampuan seorang mahasiswa apabila tidak diberi keringanan melalui sistem berkeadilan atau pemberian beasiswa, mengingat tidak semua Universitas penerima DIPA BOPTN memprioritaskan alokasinya kepada pembebasan Uang Pangkal. Fenomena inilah yang kemungkinan besar terjadi pada Universitas yang BEM-nya menunjukkan sikap resistensi terhadap implementasi kebijakan UKT, selain karena UKT merupakan implementasi langkah kebijakan yang diamatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang saat ini sedang berada diambang Judicial Review oleh beragam BEM Universitas di seluruh Indonesia. Pihak pengelola / pimpinan Universitas harus jeli mengalokasikan anggaran BOPTN, mengalokasikan lebih banyak beasiswa, atau menerapkan sistem pembayaran berkeadilan agar mahasiswa tidak menjadi korban dari kenaikan biaya kuliah yang sulit dibendung karena diimplementasikan secara belum matang di tahun pertamanya.

Aksesibilitas yang “Tertunda”

Bagian ini merupakan catatan lain dari implementasi kebijakan BOPTN kepada 92 Universitas. Bila kita telusuri Permendikbud Tahun 58 Tahun 2012 maka dapat kita temukan bahwa peraturan ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bila kita menelisik pasal demi pasal di dalam UU tersebut, terutama pada pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 yang mencantumkan upaya kemudahan aksesibilitas bagi seluruh warga Negara dimanapun di seluruh pelosok Indonesia untuk mendapatkan pendidikan bermutu, maka kebijakan strategis seperti alokasi BOPTN untuk pembebasan Uang Pangkal, bahkan pembayaran SPP yang berkeadilan adalah sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar pelaksanaannya – seharusnya – sejak Undang-Undang ini disahkan.

Penutup

Implementasi kebijakan BOPTN dan UKT memiliki landasan hukum yang berbeda. Pelaksanaan BOPTN bersumber pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 untuk memenuhi tantangan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pelaksanaan UKT bersumber pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai langkah awal pelaksanaan pasal 88 dari UU Pendidikan Tinggi tentang standardisasi SPP yang kelak akan dilaksanakan pemerintah berdasarkan kemahalan wilayah sesuai dengan amanat UU tersebut.

Dalam konteks UI, kebijakan BOPTN dan UKT menguntungkan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2013 karena UI tidak perlu mengubah dan menyesuaikan prinsip atau sistem pembayaran yang baru. BOPTN juga tepat dialokasikan terutama untuk membebaskan Uang Pangkal. Dalam konteks Universitas lain, perlu pengawalan yang sangat ketat dari pelaksanaan UKT di tahun pertama agar tidak terjadi kenaikan biaya kuliah secara tidak langsung dan penganggaran BOPTN agar sesuai dengan kebutuhan Universitas, terutama mahasiswa sebagai stakeholder utama.

Bersama tulisan ini terlampir :

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU20-2003-Sisdiknas;
  2. UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi UU0122012_Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah; tahun2012_nomor58_permendikbud
  4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 305 / E / T / 2012  SEDirjen305-E-T-2012SPPTidakNaik
  5. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97 / E / KU / 2013 SEDirjen97-E-KU-2013UangKuliahTunggal
  6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 0394 /E5.2/PL/2013 Surat edaran Pengelolaan-dana-BOPTN-2013 Untuk Penelitian
  7. Peraturan DIrjen Dikti Nomor 15 / Kep / 2013 Surat-Keputusan-Alokasi-BOPTN-2013
  8. Lampiran Surat Dirjen Dikti Nomor 0394/E5.2/PL/2013: Daftar Perguruan Tinggi Negeri Penerima Alokasi BOPTN 2013 Untuk Penelitian. Lampiran-1-surat- Penerima BOPTN2013 Penelitian
  9. Pengumuman Hibah Riset Universitas Indonesia bersumber dana BOPTN tahun 2013. pengumuman-hibah-riset-ui-2013-boptnhasil-seleksi-administratif
 

[1] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lampiran Nomor 0394/E5.2/PL/2013: Daftar Perguruan Tinggi Negeri Penerima Alokasi BOPTN 2013 Untuk Penelitian.

[2] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. ‘Sosialiasi Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2013’.

[3] Di dalam Pra-RKAT UI 2013 tercantum jumlah Rp 233.258.494.000,- untuk DIPA Program S-1  Reguler Universitas Indonesia. Tercantum Rp 163.000.000.000,-  untuk DIPA BOPTN yang akan dialokasikan kepada kegiatan pengembangan, riset, dan pengabdian masyarakat, juga kebutuhan lain sebagaimana diatur di dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012.

[4] Universitas Indonesia. Pengumuman Nomor 1628/H2.R12/PPM.00.00/2013 tentang Daftar Proposal Lolos Hibah Riset UI 2013 (BOPTN)




There are no comments

Add yours