KAJIAN DRAF PERATURAN REKTOR UI TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengantar

Pada tanggal 12 Februari, melalui surat resmi No. 186A/UN2.R/HKP.00.01.02/2018, Rektor memohon masukan kepada anggota MWA terkait dengan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia). Masukan tersebut untuk dibahas di Pansus (Panitia Khusus) SDM. Untuk mempersiapkan masukan-masukan yang berkualitas, MWA unsur mahasiswa, bersama dengan Bidang Kajian Kebijakan bertemu dengan beberapa pihak yang memiliki perhatian terhadap isu kepegawaian di UI seperti Paguyuban Pekerja, dan juga beberapa perwakilan mahasiswa yang mendalami isu kepegawaian di UI.

Setelah beberapa masukan didapatkan dari berbagai pihak, MWA unsur mahasiswa kemudian menyampaikan masukan kepada pihak Rektorat terkait dengan pengelolaan SDM di UI pada tanggal 19 Februari. Setelah rapat tersebut, pihak Rektorat menyepakati untuk memperbaiki draf sesuai dengan masukan dari MWA. Meskipun rapat telah selesai dilaksanakan, Bidang Kajian Kebijakan dalam hal ini ingin memberikan pemaparan yang lebih rinci mengenai pandangan MWA unsur mahasiswa terhadap draf Peraturan Rektor tentang Manajemen SDM ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik dan juga melaporkan perkembangan isu tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian, dan juga agar dapat dijadikan acuan bagi pihak Rektorat dalam membahas lebih lanjut draf peraturan tersebut.

Tulisan ini diawali dengan latar belakang dibuatnya draf peraturan ini, beberapa poin yang disoroti oleh MWA unsur mahasiswa, dan diakhiri dengan rekomendasi dari MWA unsur mahasiswa terkait dengan Manajemen SDM di UI.

Dasar Dikeluarkannya Peraturan Ini

Sesuai dengan apa yang tertera pada UU No. 12 Tahun 2012 pasal 62 ayat 1 bahwa Perguran Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Sementara itu, pada Pasal 65 ayat 3, huruf (e), dijelaskan bahwa PTN BH (badan hukum) memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dari sini semangat penting yang tertuang dalam aturan hukum tersebut adalah bahwa perguruan tinggi harus memiliki tata kelola yang baik dalam mengatur SDM masing-masing. Hal ini juga diperkuat melalui pasal 42, ayat 4, PP No. 68 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diatur menggunakan Peraturan Rektor.

Selain adanya aturan-aturan yang mengamanatkan dibuatnya landasan hukum khusus tentang Manajemen SDM di UI, pada kenyataannya juga terdapat beberapa persoalan yang tidak dapat diakomodir tanpa adanya peraturan Peraturan tentang SDM ini. Selama ini, rekrutmen pegawai dilakukan secara terpisah-pisah dan tidak ada payung hukum yang satu diantara kesemuanya. Alhasil, beberapa kali rekrutmen mandek karena mekanisme rekrutmen yang masih belum memiliki kejelasan. Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini adalah mekanisme pengadaan pegawai yang belum diatur secara jelas. Tentu saja, jika tidak ada kejelasan terkait dengan rekrutmen maka dikhawatirkan rekrutmen pegawai dilakukan secara tidak terbuka sehingga kualitas pegawai yang didapat pun tidak kompetitif. Selain itu, terdapat landasan hukum yang lebih jelas terkait dengan hak dan kewajiban, cuti, mutasi dan lain sebagainya.

Draf Peraturan Rektor tentang SDM ini berisikan 71 Pasal, dan 21 Bab. Beberapa Bab penting diataranya mengatur tentang Jenis dan Status Pegawai UI, Manajemen SDM UI, Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan Pegawai Tetap, Pengadaan Pegawai Tidak Tetap, Hak dan Kewajiban, Gaji dan Tunjangan, serta Jenjang Karir dan Jabatan. Aturan tentang SDM ini secara khusus mengatur mengenai Pegawai UI. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pegawai UI adalah Dosen dan juga tenaga kependidikan di UI. Oleh karenanya, aturan mengenai alih daya ataupun outsourcing juga tidak dirancang untuk ada di draf ini.

Poin-Poin yang Menjadi Sorotan

Pada dasarnya Pihak MWA unsur mahasiswa melihat semangat yang positif dari draf Peraturan Rektor yang disusun ini. Harapannya, dengan peraturan ini, permasalahan yang sebelumnya belum dapat terselesaikan dapat dicarikan jalan keluarnya. Dalam semangat untuk mendukung disahkannya peraturan rektor ini, maka pihak MWA UM menganggap bahwa pihak rektorat harus mendapatkan kritikan-kritikan konstruktif dan juga rekomendasi yang solutif. Oleh sebab itu, MWA UM dalam hal ini menyorot beberapa persoalan yang terkandung dalam draf peraturan rektor ini. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bidang Kajian Kebijakan BK MW UI UM 2018, dan juga masukan dari berbagai pihak, terdapat beberapa hal penting yang disoroti dari draf ini untuk dikaji lebih lanjut oleh pihak rektorat. Berikut ini adalah diantaranya:

1. Dikotomi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Penuh Waktu dan Tenaga Kependidikan Paruh Waktu.

Dalam draf rancangan Peraturan Rektor tersebut, terdapat pembedaan antara Tenaga Kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap. Pada bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa:

-Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja secara penuh waktu yang berstatus pegawai tetap pada Universitas Indonesia.

-Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja penuh dan paruh waktu dengan UI dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan juga bahwa Tenaga Kependidikan Tidak Tetap terdiri atas:

-Tenaga Kependidikan dengan perjainjian kerja penuh waktu

-Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja paruh waktu

Tenaga Kependidikan Penuh waktu merupakan tenaga kependidikan yang tenaganya dibutuhkan setidaknya 40 jam seminggu. Sementara itu, Tenaga Kependidikan Paruh Waktu setidaknya harus memiliki ketersediaan 20 jam kerja dalam seminggu. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat sebuah persoalan yang juga harus dijawab secara serius. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tenaga kependidikan tidak tetap masih dibagi lagi menjadi Tenaga Kependidikan Penuh Waktu dan juga Tenaga Kependidikan Paruh Waktu. Hal ini menjadi bermasalah Ketika Tenaga Kependidikan Penuh Waktu tidak memiliki perbedaan dengan Tenaga Kependidikan Tetap dalam hal jam kerja. Keduanya sama-sama bekerja penuh waktu. Apabila terdapat dua jenis Tenaga kependidikan yang sama-sama bekerja penuh waktu, namun yang satu dianggap pegawai tetap dan satu lagi dianggap tidak tetap, maka nantinya akan menimbulkan sebuah masalah. Padahal, pembedaan antara Tenaga Kependidikan Tetap dan juga Tidak Tetap memiliki implikasi pada perbedaan hak dan kewajiban.

Perbedaan hak antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ini dijelaskan pada bagian BAB IX tepatnya pada pasal 26 & 28 draf Peraturan Rektor tentang Manajemen SDM. Dalam peraturan tersebut, pegawai tidak tetap tidak memperoleh beberapa hal yang didapatkan oleh pegawai tetap yaitu:

-Mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setahun; (hanya untuk tenaga kependidikan tetap penuh waktu yang dipekerjakan minimal 2 tahun)

-Memiliki jenjang karier dan jabatan;

-Memperoleh jaminan kesehatan;

-Memperoleh jaminan pensiun;

-Memperolah NIDN, Khusus untuk Dosen.

Poin-poin di atas adalah hak-hak yang tidak didapatkan oleh Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Penuh Waktu. Selain itu, Tenaga Kependidikan Penuh Waktu, dalam draf tersebut, tidak mendapatkan hak yang lebih banyak dibandingkan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Paruh waktu. Padahal Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Penuh waktu memiliki perbedaan jam kerja yang signifikan dalam satu minggu.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan dimana ketika Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Penuh Waktu bekerja dengan jam yang sama dengan Tenaga Kependidikan tetap sementara hak yang didapatkan berbeda. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Penuh waktu tidak mendapatkan hak sebanyak apa yang didapatkan oleh Tenaga Kependidikan Tetap.

2.Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Tidak Tetap

Terkait dengan jaminan sosial yang dirancang bagi pegawai di UI, terdapat pula persoalan yang harus diperhatikan terutama terkait dengan aturan tentang jaminan sosial bagi Pegawai Tidak Tetap. Dalam draf Peraturan Rektor tentang SDM ini, terutama pada pasal 28, jaminan kesehatan tidak termasuk ke dalam hak yang didapatkan oleh Pegawai Tidak Tetap. Selain itu, pada BAB XV yaitu tentang Perlindungan, pada Pasal 40, tidak dijelaskan secara rinci apakah Pegawai Tidak Tetap akan mendapatkan Jaminan Kesehatan.

Hak Pegawai Tetap
(Pasal 26, draf Peraturan Rektor Tentang SDM)
Hak Pegawai Tidak Tetap
(Pasal 28, draf Peraturan Rektor Tentang SDM)
a. Memperoleh gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI;
b. Mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setahun;
c. Mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan untuk Pegawai Tetap perempuan;
d. Memberikan saran kepada pimpinan untuk kemajuan Unit Kerja dan/atau Universitas;
e. Memiliki jenjang karier dan jabatan; f. Memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi;
g. Mendapatkan Perlindungan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
h. Memperoleh jaminan kesehatan;
i. Memperoleh jaminan pensiun;
j. Memperolah NIDN, Khusus untuk Dosen.
a. Memperoleh gaji dan tunjangan berdasarkan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku;
b. Mendapatkan cuti 12 hari kerja, khusus bagi Pegawai Tenaga Kependidikan Tetap Penuh Waktu, yang diperkerjakan 2 tahun atau lebih;
c. Mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan untuk Pegawai Tidak Tetap Penuh Waktu perempuan;
d. Memberikan saran kepada pimpinan perguruan tinggi untuk kemajuan Unit Kerja;
e. Mendapatkan perlindungan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
f. Memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi.

 

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa draf peraturan tentang SDM ini merupakan aturan yang nantinya akan mengganti peraturan mengenai PKWT. Jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketika hubungan kerja antara UI dan Tenaga Kependidikan dijewantahkan dalam PKWT (Perjanjian Waktu Tertentu) , terdapat aturan yang mengatur tentang jaminan sosial bagi Pegawai dengan PKWT yaitu melalui Kepmenaker 150/1999. Kepmenaker 150/1999 mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja PKWT selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jika pengusaha mempekerjakan tenaga kerja PKWT kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Akan tetapi, jika hubungan kerja ini diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan terhitung mulai perpanjangan PKWT.

Dari peraturan tersebut, meskipun seorang pegawai bekerja di sebuah instansi dengan kontrak kerja, pekerja tersebut mendapatkan hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Namun, ketika peraturan mengena PKWT ini tidak diacu lagi oleh UI, dan UI ingin membuat sebuah tata kelola SDM nya sendiri, maka seharusnya terdapat aturan yang juga memuat mengenai jaminan kesehatan bagi pegawai tidak tetap. Hal ini semakin penting mengingat, untuk meningkatkan kualitas kerja yang dihasilkan dan untuk menciptakan rasa nyaman bagi pegawai, maka seharusnya jaminan sosial juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diatur. Pentingnya jaminan sosial bagi pekerja diatur dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Selanjutnya, Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Ini berarti tidak ada perbedaan antara pekerja tetap (dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dengan pekerja kontrak (dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

3. Tidak Adanya fasilitas dasar bagi Pegawai Tidak Tetap yang dikontrak dalam waktu lama

Seperti yang tertera pada notula rapat Pansus SDM & Budaya MWA UI tanggal 19 Februari, bahwa salah satu hal yang disoroti adalah masih banyaknya Pegawai PKWT yang telah lama bekerja di UI namun tidak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap. Implikasinya, pegawai yang bernasib seperti ini tidak mendapatkan beberapa fasilitas dasar pegawai yang didapatkan oleh pegawai tetap seperti biaya pengobatan, bantuan pernikahan, dan bantuan persalinan. Sayangnya, dalam draf yang baru berupa rancangan ini, tidak terdapat kejelasan bagi pegawai yang bekerja selama bertahun-tahun di UI. Dasar hukum bagi jangka waktu perjanjian Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diatur dalam pasal 23, dalam pasal ini dijelaskan bahwa:

-Tenaga Kependidikan Tidak Tetap penuh waktu diangkat dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam perjanjian kerja.

-Tenaga Kependidikan Tidak Tetap paruh waktu diangkat dengan masa kerja minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan yang tertuang dalam perjanjian kerja.

-Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat:

a. Menunjukkan kemampuan dan prestasi yang baik;
b. Memiliki penilaian kinerja yang baik;
c. Kecakapan, keahlian dan/atau keterampilan masih dibutuhkan oleh Unit Kerja;
d. Diusulkan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Sementara itu, jangka waktu Perjanjian Kerja Dosen Tidak Tetap diatur dalam pasal 18 ayat 2 yang berbunyi:

-Dosen Tidak Tetap diangkat dengan perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila Dosen Tidak Tetap bersangkutan memenuhi syarat:

a. Menunjukkan kemampuan dan prestasi yang baik;
b. Memiliki kinerja yang baik;
c. Mematuhi Kode Etik UI;
d. Diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja di UI.

Artinya, tidak terdapat batasan perpanjangan kontrak baik bagi dosen tidak tetap maupun tenaga kependidikan tidak tetap asalkan memenuhi beberapa poin yang ditentukan di atas. Sebenarnya, perpanjangan kontrak yang terus-menerus diperbarui bukanlah merupakan suatu permasalahan, sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Namun, apabila tidak ada perbedaan hak yang didapatkan oleh pegawai tidak tetap yang sudah bekerja cukup lama di UI dengan pegawai tidak tetap yang baru tentu akan menimbulkan masalah. Seperti yang sudah di singgung di atas, tidak ada ketentuan yang jelas yang mengatur fasilitas dasar pegawai yang dapat diberikan kepada pegawai tidak tetap yang telah bekerja selama bertahun-tahun di UI.

Rekomendasi

Beberapa permasalahan di atas, merupakan poin-poin utama yang disoroti oleh MWA UM. Oleh sebab itu, MWA UM juga menawarkan beberapa solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas. Berikut adalah beberapa diantaranya:

– Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Paruh waktu seharusnya mendapatkan lebih banyak Previledge dibandingkan dengan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Paruh Waktu. Terutama, karena Tenaga Kependidikan Tidak Tidak Penuh Waktu tidak memiliki perbedaan jam kerja dengan Tenaga Kependidikan Tetap, karena sama-sama bekerja penuh waktu.
– Sebaiknya, peraturan ini mengatur lebih jelas mengenai jaminan kesehatan dan fasilitas dasar pegawai lainnya bagi Pegawai Tidak Tetap yang bekerja lebih dari 2 (dua) tahun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, Pegawai Tidak Tetap tidak mendapatkan jaminan sosial yang sebenarnya sangat diutuhkan oleh pekerja terutama bagi pekerja yang bekerja bertahun-tahun di UI

Kesimpulan

Dari tulisan yang disusun di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

a. Draf Peraturan Rektor ini disusun atas amanat UU No 12 Tahun 2012 pasal 62 ayat 1 bahwa Perguran Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri, serta pasal 42, ayat 4, PP No 68 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pegawai tetap dan pegawai tidak tetap diatur menggunakan Peraturan Rektor.
b. Kemunculan Draf Peraturan ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diakomodir tanpa adanya peraturan hukum ini misalnya alur rekrutmen, kejelasan status, hak dan kewajiban dan masih banyak lagi.
c. Terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan yaitu:

a. Dikotomi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Penuh Waktu dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Paruh Waktu
b. Jaminan Sosial untuk Pegawai Tidak Tetap
c. Tidak Adanya fasilitas dasar bagi pegawai tidak tetap yang dikontrak dalam waktu lama

d. Rekomendasi dari MWA UI UM adalah sebagai berikut:

a. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Penuh waktu seharusnya mendapatkan lebih banyak Privilege dibandingkan dengan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Paruh Waktu.
b. Sebaiknya, peraturan ini mengatur lebih jelas mengenai jaminan sosial dan fasilitas dasar pegawai lainnya bagi Pegawai Tidak Tetap yang bekerja lebih dari dua tahun.

 

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Perundang-Undangan

  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
  2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Website

  1. Hukumonline.com. 2018. Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Karyawan Kontrak. Diakses melalui http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5121fb47d1208/jaminan-kecelakaan-kerja-bagi-karyawan-kontrak pada 1 Maret 2018, pukul 18.20

Lain-Lain

  1. Notula Rapat MWA 19 Februari 2018
4